Mengelola pilihan-pilihan, mengelola ketidak-pastian, mengelola kerumitan dari potensi keputusan dan membangun kesepahaman, dukungan, kepemilikan atas pilihan-pilihan bersama. (Julia M. Wondolleck dan Steven L. Yaffee : Making Collaboration Work, hal.14).

Oleh sebab itu, pendekatan kolaborasi sering disebut sebagai “jembatan” dalam usaha meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Sebagai jembatan penyeberangan berfungsi mengintegrasikan sekat-sekat yang dibatasi geografi, kepentingan dan persepsi. Apa yang terjadi bila kita abaikan penerapan manajemen kolaborasi? Kita akan masuk ke dalam labirin (ruang sekat-sekat yang membingungkan), misalnya ketika harga minyak melambung mencapai $ 140 per barel, Pemerintah tidak mengantisipasinya (tetap mematok harga $ 90 per barel dalam Perubahan APBN yang diajukan ke DPR bulan April 2008 lalu). Akibatnya program hemat energi yang dicanangkan pemerintah kedodoran, programnya justru memukul sektor riil (misalnya dengan pengurangan jam buka mall, kenaikan harga minyak industri, substitusi minyak tanah dengan gas, dan lain-lain) – rakyat kecil menjadi korban karena dunia usaha akan sangat terpukul dengan aneka kebijakan yang tidak sinkron dengan upaya penekanan laju inflasi ini (yang dapat mengakibatkan perusahaan-perindustrian mem-PHK karyawannya).

Lalu apa hubungan antara manajemen kolaborasi dengan global warming?

Pemanasan global dan perubahan iklim membutuhkan upaya pengelolaan sumber daya alam yang baru, mulai dari regenerasi tegakan hijau sampai kebutuhan akan kemudahan akses pada permodalan untuk para peladang berpindah, mulai dari ketersediaan bahan kayu artifisial berkualitas tapi terjangkau sampai pada gebyar pemasaran yang mampu meningkatkan produksi HTI secara signifikan dan lain-lain. Manajemen kolaborasi juga dibutuhkan dalam:

Mengelola ketidak-pastian (setelah perkebunan kelapa sawit makin luas seiring penggunaan minyak sawit dalam biofuel dan biosolar akibat harga minyak dunia yang makin tinggi, what’s next?, setelah upaya pencegahan penjarahan hutan melalui pola kemitraan dan dukungan pada UMKM mengendur seiiring dengan ketatnya prosedur perbankan, so what?, karena itu para peladang berpindah tetap tak tersentuh pembangunan, pemasaran hasil hutan non kayu tetap seret dan pola kemitraan yang dicanangkan melalui CSR (corporate social responsibility) tidak dapat maju berkembang alias jalan-jalan ditempat.

Mengelola kerumitan dari dampak keputusan yang diambil (setelah Pemerintah lebih berpihak pada perluasan kebun kelapa sawit dan HTI sebagai sarana murah dan instan untuk mendongkrak penerimaan devisa melalui terbitnya PP no. 02 th 2008 (yang menetapkan tarif sewa hutan lindung), lalu dimana tempat filosofi pengelolaan lingkungan, nilai analisis dampak lingkungan, dan hubungan antara seremonial dan gerakan penghijauan, atau masih adakah tempat bagi pembangunan berdimensi lingkungan lestari, dan lain-lain).

Membangun kesepahaman, dukungan dan kepemilikan bersama (masihkah pembalakan hutan dianggap sebagai krusial peladang berpindah dan bukan upaya perkebunan besar untuk membuka lahan baru secara murah dan efisien? Masihkah ada anggapan bahwa rumah dan perabotan rumah hanya bergengsi bila menggunakan kayu tua berkualitas dan bukan bahan-bahan artifisial yang lain?

Dari uraian ini nampak jelas bahwa manajemen kolaborasi sangat berguna dalam membina pembelajaran kotinu dan dalam penerapan manajemen yang adaptif yang bekerja dalam skala luas (Gray, 1989). Dua hal yang sangat dibutuhkan pengelolaan lingkungan dewasa ini. Mengapa pembelajaran kontinu dibutuhkan dalam mengatasi global warming? Karena dunia energi membutuhkan asupan baru.

Dalam pembuatan biofuel dan biosolar yang ramah lingkungan, luasnya lahan perkebunan sawit dewasa ini akan sangat berdampak pada terganggunya keseimbangan alam dan ekosistem – dalam merambah industri furniture dan perhotelan (kayu sebagai bahan dasar interior, mebel, penyekat ruang, dan lain-lain), harus diatasi dengan penggunaan bahan-bahan artifisial yang baik, serta dalam merambah ekspor non migas (produk hasil hutan non kayu sebagai ragam kemasan produk ekspor), dan lain-lain.

Mengapa penerapan manajemen adaptif diperlukan dalam mengatasi global warming? Karena pola manajemen yang sekarang diterapkan, terbukti tidak mampu mengangkat harkat semua stakeholders, misalnya para peladang berpindah tetap miskin, pemasaran hasil hutan non kayu tetap seret dan pola kemitraan jalan ditempat. Maka dari itu, pendekatan kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan merupakan “jembatan” untuk pengembangan ketrampilan lokal-termasuk ketrampilan untuk analisis masalah, perencanaan dan manajemen keuangan dan organisasi.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa manfaat manajemen kolaborasi untuk mengatasi global warming adalah:

Analisis luas secara menyeluruh terhadap domain problem untuk memperbaiki kualitas solusi (tidak cukup hanya dengan analisis dampak lingkungan (AMDAL) saja, tetapi lebih memperhatikan pada payung yang lebih besar yaitu pembangunan lingkungan lestari.

Kemampuan merespons lebih beragam (ketika harga minyak sawit naik, orang ramai-ramai membuka kebun sawit dalam skala luas dan masif – apa yang akan terjadi bila harga komoditi ini turun kelak? – Ingat kasus cengkeh dulu!).

Ditingkatkannya potensi untuk menemukan jalan keluar baru dan inovatif (ketika bio energi menjadi primadona, orang ramai-ramai menanam pohon jarak, lalu lupa bahwa mengolah biji jarak menjadi minyak jarak, ternyata bukan perkara yang mudah). Jalan keluar harus ditemukan melalui manajemen kolaborasi antara swasta, BUMN dan perguruan tinggi. Prosesnya menjamin masing-masing kepentingan stakeholders dipertimbangkan di dalam suatu kesepakatan.

Memperbaiki hubungan antar stakeholders

Partisipasi akan meningkatkan penerimaan atas solusi (yang telah diputuskan) dan kemauan untuk melaksanakannya. Mekanisme dan koordinasi tindakan di masa depan dapat ditetapkan, biaya yang terkait dengan metode lain dapat dihindari.

Berguna untuk membuka kembali negosiasi yang macet (dengan dunia perbankan atau dengan Departemen Koperasi & UKM) untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di sekitar hutan.

Hasil (out comes) yang Diharapkan :

1. Kemitraan swasta – komunitas perkebunan dengan pola baru

Dengan pola demikian dapat disusun kelembagaan pengelolaan kolaboratif yang relevan, dengan klarifikasi tanggungjawab dan hak-hak yang jelas. Dengan dasar visi, kesepakatan dan hasil monitoring, kita dapat melaksanakan review reguler dengan semua stakeholders, sehingga terbentuk jaringan pendukung yang luas menuju kemitraan dengan kelompok lokal yang lebih kuat sehingga lingkungan lestari dapat tetap dijaga.

2. Usaha bersama (joint venture)

Keuntungan yang dicari adalah manajemen yang lebih tepat, lebih efisien dan lebih adil. Keuntungan-keuntungan ini menjadi konkrit untuk pengelolaan lingkungan bila:
Usaha bersama ditujukan untuk pengembangan ekonomi dan sosial berbasis masyarakat. Ditujukan untuk mendesentralisasi keputusan pengelolaan sumber daya alam sehingga semua stakeholders merasa terlibat dan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan yang baik. Mendorong kerjasama dan mengurangi konflik kepentingan melalui proses partisipatif.

3. Terbentuknya konsorsium untuk riset dan pengembangan

R & D adalah kekuatan dari industri perkebunan dan perkayuan, karena kayu harus dilepaskan dari image pulp dan furniture. Industri hasil hutan harus dapat diangkat dari kegiatan industri pemanfaatan bahan mentah menjadi kegiatan bisnis modern yang memberi nilai tambah (added value).

Industri pemanfaatan hasil hutan harus dikembangkan menjadi cluster industry, suatu kegiatan bisnis yang saling terkait. Kegiatan pengelolaan hutan harus terkait dengan industri film, industri pariwisata, industri periklanan, industri furniture dll. Untuk itu, sebagai pihak yang lemah, para penganjur pembangunan yang berkelanjutan perlu menemukan “kekuatan penyeimbang” (countervailing) untuk menarik pihak-pihak yang lebih kuat untuk bernegosiasi. Tantangan bagi dunia pengelolaan hasil hutan non kayu tidak hanya masalah teknis (kualitas produk, pemasaran dan permodalan) tapi menemukan sumber kekuatan yang dapat mereka gali untuk memperoleh legitimasi dan akses kepada isu-isu pokok, seperti pengentasan kemiskinan dan pembatasan kuota kayu gelondongan (saw mill dan kelengkapan surat-surat administrasi logging). R & D adalah bagian yang memudahkan untuk berbuat kreatif dalam mencari cara alternatif untuk memaksimalkan keuntungan bersama.